MBG dan Biopolitik Pendidikan: Ketika Pendidikan direduksi Menjadi Urusan Perut

Dalam Setiap rezim, ada satu godaan yang terus berulang yaitu keyakinan bahwa persoalan kompleks dapat diselesaikan dengan intervensi sederhana. Di dunia pendidikan, godaan itu kerap  menjelma menjadi deretan angka seperti jumlah siswa, tingkat partisipasi, persentase keterjangkauan dan belakangan, jumlah perut yang terisi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dalam logika semacam ini, dengan janji mulia bahwa anak yang kenyang dan dengan asupan gizi yang baik akan belajar lebih optimal. Pernyataan ini terdengar masuk akal, nyaris tak terbantahkan. Namun justru di sanalah problemnya.

Pendidikan perlahan dipahami sebagai urusan input–output berupa gizi masuk, prestasi naik, bantuan turun, masalah dianggap selesai. MBG tampil sebagai solusi instan, menjadikannya sebuah intervensi biologis yang diharapkan berdampak pedagogis.

Padahal, persoalannya bukan sekadar apakah anak membutuhkan makanan; itu sudah jelas dan tak perlu diperdebatkan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa yang sedang kita bayangkan tentang pendidikan, tentang anak, dan tentang peran negara, ketika makanan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan terutama di lingkup pendidikan?

Dalam perspektif Amartya Sen dan Martha Nussbaum terkait pendekatan kapabilitas (Capability Approach), pembangunan sejati bukan soal distribusi bantuan semata, melainkan perluasan kapabilitas manusia—kemampuan berpikir, memilih, dan hidup bermartabat.

Jika pendidikan hanya diperlakukan sebagai proyek pemenuhan kebutuhan dasar tanpa membangun kebebasan intelektual dan kualitas pengalaman belajar, maka yang tumbuh bukan manusia merdeka, melainkan generasi yang bergantung pada intervensi negara.

Secara moral, memang Program Makan Bergizi Gratis hampir mustahil ditolak. Siapa yang tega menentang upaya negara memberi makan anak sekolah? Namun dalam kebijakan publik, niat baik tidak selalu sejalan dengan desain yang tepat.

Justru karena ia tampak luhur, MBG jarang dibaca secara kritis. Padahal program ini bukan sekadar urusan gizi; ia adalah cermin cara negara memahami pendidikan dan memosisikan anak dalam proyek pembangunan.

Dasar logikanya, anak yang kenyang akan belajar lebih baik. Memang pernyataan ini terdengar rasional, tetapi sekaligus menyederhanakan persoalan pendidikan yang jauh lebih kompleks. Pendidikan direduksi menjadi soal biologis, urusan perut.

Sementara persoalan struktural lain dibiarkan saja seperti kesejahteraan guru yang memperihatinkan, relasi pedagogis yang miskin makna, kurikulum yang kerap terlepas dari realitas hidup, hingga krisis tujuan belajar itu sendiri. Dalam paradigma semacam ini, keberhasilan pendidikan diukur dari kuantitas intervensi, bukan kualitas pengalaman belajar.

Berapa juta anak menerima makanan, berapa sekolah terlayani, berapa besar anggaran terserap. Semuanya tampil seperti angka-angka yang menenangkan secara politis, namun miskin refleksi pedagogis. Hingga kita-pun lupa bertanya, apakah sekolah masih menjadi ruang pendidikan, atau telah bergeser menjadi sekadar titik distribusi kebijakan sosial?

Kuantitas yang Menenangkan dan Kualitas yang Menggelisahkan

Dalam era modern, pendidikan kerap diposisikan sebagai kunci utama peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun di Indonesia, pembangunan pendidikan masih terjebak dalam dilema lama: memperluas akses atau memperdalam mutu.

Pertanyaan ini kembali mengemuka ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai simbol komitmen negara membangun generasi emas. Di balik niat mulianya, MBG merepresentasikan cara berpikir teknokratis dengan keyakinan bahwa persoalan kompleks dapat diurai melalui satu intervensi yang sederhana, terukur, dan cepat dilaporkan.

Memberi makan bergizi gratis kepada siswa diasumsikan otomatis melahirkan generasi berkualitas, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar. Rasional, tetapi sekaligus mereduksi pendidikan menjadi hubungan sebab-akibat yang sempit.

Ivan Illich dalam Tools for Conviviality (1973) menyatakan bahwa modernitas gemar mengubah persoalan manusia menjadi proyek teknis. Dalam logika ini, sekolah diperlakukan seperti mesin produksi: masukan diperbaiki, keluaran diharapkan meningkat.

MBG pun berfungsi sebagai “perbaikan input biologis” agar output akademik naik. Namun pendidikan, sebagaimana ditegaskan Paulo Freire tentang banking concept (1970)  bahwa bukanlah proses menabung ke dalam diri siswa yang dianggap kosong.

Kaitannya dalam hal ini, bukan sekadar proses transfer energi tubuh yang kenyang menjadi nilai rapor yang tinggi. Ia adalah ruang pembentukan kesadaran kritis, dialog, dan pemanusiaan. Ketika negara terlalu fokus pada aspek fisik, makna pendidikan sebagai praksis kebebasan perlahan tergerus.

Kualitas pendidikan tidak hanya tentang memberikan makan bergizi gratis, tapi juga tentang memiliki guru yang sejahtera dan termotivasi, kurikulum yang relevan, dan metode belajar yang efektif. Program tersebut mungkin dapat membantu meningkatkan gizi siswa, tapi apa gunanya jika mereka tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas? dalam hal ini MBG layak dibaca lebih kritis.

Program ini nyaris tak menyisakan ruang untuk bertanya, apakah persoalan pendidikan memang bermula dari perut anak, atau justru dari cara negara memahami belajar, guru, dan sekolah itu sendiri? Ketika makanan diposisikan sebagai solusi utama, pendidikan perlahan direduksi dari proses kultural dan etis menjadi urusan biologis semata.

Dalam konteks yang lebih luas, pada praktik MBG mencerminkan paradigma kuantitas yang telah lama mendominasi kebijakan pendidikan kita. Lebih menonjolkan capaian statistik, di mana keberhasilan diukur dari cakupan berapa juta anak menerima manfaat, berapa persen sekolah terlayani, seberapa cepat anggaran terserap.

Angka-angka tersebut menjadi simbol keberhasilan politik yang mudah dipamerkan, mudah diklaim, dan mudah dirayakan secara politis. Pierre Bourdieu menyebut fenomena ini sebagai dominasi kapital simbolik, di mana sesuatu yang tampak objektif justru menutupi relasi kekuasaan yang lebih dalam.

Statistik memberi ilusi kemajuan, sementara kualitas relasi belajar, kesejahteraan guru, dan iklim intelektual sekolah kurang perhatian. Ini bukan berarti program tersebut tak penting. Namun pertanyaan yang patut diajukan adalah tentang arah prioritas.

Apakah tujuannya sekadar memperluas jangkauan layanan, atau benar-benar memperdalam mutu pendidikan yang diterima? dan apakah kuantitas intervensi benar-benar berbanding lurus dengan kualitas pendidikan?

Di sinilah ketimpangan itu tampak jelas. Negara begitu sigap mengintervensi perut anak, tetapi lamban membenahi ekosistem belajar, kesejahteraan guru, kurikulum yang kerap kehilangan relevansi, kebebasan pedagogis yang sempit, hingga minimnya ruang refleksi kritis di sekolah.

MBG seolah menyampaikan pesan implisit bahwa masalah pendidikan dianggap bermula dari tubuh anak, bukan dari struktur pendidikan itu sendiri. Padahal sejarah pendidikan menunjukkan sebaliknya. Kualitas belajar tumbuh dari relasi kepercayaan—antara guru dan murid, sekolah dan komunitas—bukan semata dari asupan kalori.

Anak yang kenyang, tetapi belajar dalam sistem yang menekan, mekanistik, dan miskin makna, tetap berisiko tumbuh sebagai subjek yang terasing dari pengetahuan. Mengisi perut anak memang penting. Tetapi masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa kenyang anak-anak dan gizinya terpenuhi, melainkan oleh seberapa berkualitas pendidikan yang mereka terima.

Makan Siang, Kekuasaan, dan Tubuh yang Diatur

Sejarah menunjukkan bahwa program makan sekolah tidak pernah netral. Di Amerika Serikat semenjak tahun 1946 misalnya, program makan siang sekolah nasional sejak awal berkaitan erat dengan strategi kekuasaan, politik pertanian, penyerapan surplus pangan, dan kepentingan industri.

Program makan siang nasional di sana lahir bukan hanya untuk anak, tetapi juga untuk menyerap surplus komoditas, menstabilkan harga hasil tani, dan di masa tertentu mengamankan kepentingan industri pangan. Makanan di sekolah bukan sekadar urusan gizi, tetapi juga arena tarik-menarik kekuasaan. Ketika logika ini direplikasi tanpa refleksi, anak berisiko direduksi menjadi obyek kebijakan biopolitik di mana tubuh yang harus diatur, diukur, dan dikendalikan.

Ini sejalan dengan kritik Henry Giroux dalam The Terror of Neoliberalism (2004) tentang neoliberalisasi pendidikan, di mana sekolah semakin diperlakukan sebagai instrumen kebijakan sosial, bukan ruang pembentukan warga kritis. Negara hadir sebagai penyedia bantuan, tetapi absen sebagai penjamin kualitas relasi pedagogis.

Di titik ini, kritik Michel Foucault tentang biopolitik (1970-an) menemukan relevansinya. Negara modern mengelola populasi melalui tubuh. Apa yang dimakan, kapan dimakan, berapa porsinya, dan oleh siapa diputuskan.

Makan bergizi gratis dengan standar menu terpusat dan logika distribusi massal, berisiko jatuh pada praktik serupa. Anak direduksi menjadi obyek kebijakan gizi, angka dalam tabel nutrisi alih-alih subyek pendidikan yang memiliki hak untuk memahami, memilih, dan memaknai pangan.

Tragedi keracunan makanan di sekolah yang kerap dianggap “insiden teknis” sejatinya adalah gejala dari paradigma ini, seharusnya dibaca lebih serius. Ia bukan sekedar kegagalan dapur atau distribusi, melainkan tanda bahwa negara masih memandang anak sebagai perut yang harus diisi, bukan subyek yang berhak atas pengalaman pangan yang aman, bermartabat, dan bermakna.

Ketika makanan diproduksi secara massal, diputuskan jauh dari konteks lokal, dan diperlakukan sebagai komoditas distribusi, maka relasi etis antara anak, makanan, dan komunitas terputus. Yang tersisa hanyalah logistik, bukan pedagogi.

Dari Makan di Sekolah ke Pangan Sekolah

Perbedaan antara makan di sekolah dan pangan sekolah bukan soal istilah, melainkan soal cara pandang. Makan di sekolah adalah logika karitatif: negara memberi, anak menerima. Ia lahir dari situasi krisis kelaparan, kemiskinan ekstrem dan bekerja dengan asumsi minimal, asal perut terisi, asal anak tidak lapar. Pangan sekolah, sebaliknya, adalah paradigma transformatif.

Ia melihat sekolah sebagai ekosistem hidup: tempat anak belajar tentang gizi, lingkungan, budaya, dan relasi sosial. Dalam paradigma ini, dapur sekolah bukan sekadar ruang produksi, tetapi ruang pendidikan; petani lokal bukan pemasok anonim, tetapi mitra pembelajaran; makanan bukan sekadar zat, tetapi makna.

Pangan sekolah merupakan lompatan paradigma dalam membangun ekosistem terkait edukasi gizi, keterlibatan petani lokal, dapur sekolah sebagai ruang belajar, dan anak sebagai partisipasi aktif. Negara-negara maju misalnya, telah menunjukkan bahwa lompatan ini mungkin dilakukan. Pendekatan ini bukan sekedar utopia, melaintkan pilihan kebijakan yang realistis dan berkelanjutan.

Ketika pangan sekolah dihubungkan dengan petani lokal, pendidikan rasa, dan kesadaran ekologis, makanan berhenti menjadi instrumen kontrol, dan berubah menjadi medium emansipasi. Anak tidak hanya kenyang, tetapi paham: dari mana makanan berasal, siapa yang menanamnya, dan bagaimana pilihan makan terkait dengan masa depan bersama.

Dalam konteks ini, MBG justru berjalan mundur. Dengan standar menu terpusat dan tata kelola birokratis, anak-anak diposisikan sebagai angka dalam tabel gizi. Tidak ada ruang bagi mereka untuk memahami dari mana makanan berasal, apa makna pangan sehat, atau bagaimana makanan terkait dengan lingkungan dan budaya lokal. Pendidikan rasa, kesadaran ekologis, dan tanggung jawab sosial hilang di balik logistik massal.

Pendidikan Bukan Soal Perut Saja

Permasalahan mendasar MBG bukan pada niatnya, melainkan pada reduksi filosofis yang dikandungnya. Pendidikan direduksi menjadi urusan kesiapan biologis, seolah masalah belajar selesai begitu anak tidak lapar. hal ini mengabaikan satu hal penting bahwa pendidikan adalah proses kultural dan etis, bukan sekadar fisiologis.  

John Dewey dalam My Pedagogic Creed (1897) menegaskan bahwa pendidikan adalah pengalaman hidup itu sendiri, bukan sekadar persiapan teknis untuk masa depan. Dalam terang pemikiran ini, anak yang kenyang tetapi belajar dalam sistem yang menekan kreativitas dan mematikan rasa ingin tahu tetap akan tumbuh dalam keterasingan intelektual.

Tubuhnya mungkin kuat, tetapi kesadarannya rapuh. Dalam hal ini, Pengalaman makan pun, jika diperlakukan dengan benar, bisa menjadi pengalaman edukatif yang kaya. Namun ketika makanan hanya dibagikan, bukan dimaknai, pengalaman itu menjadi hampa. Anak belajar patuh, bukan paham untuk menerima dan bukan untuk menalar.

Kritik MBG bukan berarti menolak peran negara dalam menjamin gizi anak. Justru sebaliknya, kritik berangkat dari keinginan agar kepedulian negara tidak berhenti pada solusi abad ke-20 untuk masalah abad ke-21. Berhenti sejenak untuk merancang ulang bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian politik dan intelektual.

Jika negara sungguh ingin memajukan, harus beralih dari sekedar makan di sekolah menuju sistem pangan sekolah. Dalam hal ini, pergeseran paradigma sangat dibutuhkan, dari distribusi ke partisipasi, dari kuantitas ke kualitas, dari mengisi perut menuju pembentukan manusia.

Sebab pendidikan yang memuliakan anak tidak cukup dengan mengisi perutnya, tidak sekedar dari kalori semata. Ia harus menghidupkan pikirannya, membentuk kepekaannya, dan menghormati martabatnya sebagai subyek yang sedang belajar menjadi manusia.

Mengisi perut anak memang penting, tetapi masa depan bangsa tidak ditentukan oleh seberapa kenyang generasinya, melainkan oleh seberapa dalam mereka diajak berpikir, memahami, dan memaknai hidup bersama dan seberapa serius negara membangun pendidikan sebagai ruang pemanusiaan.

Jika negara sungguh ingin hadir menghasilkan generasi emas, biarlah ia hadir bukan hanya sebagai penyedia makanan, tetapi sebagai penjaga makna, dari perut ke pikiran, dari nutrisi ke pendidikan, dari kebijakan ke kebijaksanaan.

Di sanalah masa depan pendidikan dan kemanusiaan dipertaruhkan. Tapi harapan tersebut menjadi sulit, selama kebijakan masih terjebak pada logika kuantitas yang menenangkan, kualitas akan terus menjadi kegelisahan yang tertunda penyelesaiannya.

Penulis: Galang Mario, mahasiswa passarjana Pendidikan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.