Wajah Kurikulum Merdeka di Jantung Kota

Sebagai mahasiswa PGSD semester 4 yang sedang menjalani observasi di salah satu SD Negeri di jantung kota Bone, ekspektasi saya terhadap Kurikulum Merdeka cukup tinggi. Melalui pengamatan berkala setiap satu kali seminggu sejak 14 Februari hingga April 2026, saya membayangkan sebuah ekosistem pendidikan yang dinamis, di mana teknologi dan kemerdekaan belajar benar-benar hidup melalui pendekatan deep learning. Namun, realita mingguan yang saya saksikan justru menyuguhkan ironi yang mendalam.

Secara ideal, Kurikulum Merdeka dirancang agar siswa melewati tiga tahapan esensial dalam belajar: memahami materi secara mendalam, mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata, dan merefleksikan apa yang telah dipelajari. Ketiga tahapan ini adalah jantung dari kualitas pembelajaran yang memerdekakan.

Namun, apa yang saya temukan di lapangan justru sebuah anomali. Jangankan mencapai tahap refleksi atau aplikasi, tahap memahami pun sering kali tidak tersentuh karena proses pembelajaran itu sendiri sering kali tidak terjadi di dalam kelas.

Kesenjangan ini terlihat sangat nyata melalui fenomena kelas kosong yang justru lebih sering saya temui di kelas bawah. Padahal, kelas bawah adalah fondasi dasar bagi siswa untuk mengenal dunia literasi dan numerasi.

Sebagai mahasiswa yang tugas utamanya adalah observasi dan bukan mengajar, saya justru lebih sering diarahkan untuk sekadar mengisi kelas kosong tersebut agar siswa tidak berkeliaran di lapangan sekolah. Di sana, peran saya berubah menjadi fasilitator dadakan yang memberikan ice breaking seru-seruan hanya agar kelas tetap kondusif.

Ini adalah tamparan keras bagi ekspektasi kurikulum baru. Bagaimana siswa di kelas bawah bisa membangun fondasi untuk memahami, mengaplikasikan, apalagi merefleksikan ilmu pengetahuan, jika di jam pelajaran mereka justru tidak mendapatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan?

Digitalisasi juga menyisakan catatan tersendiri. Di sekolah ini, terdapat fasilitas luar biasa berupa TV layar lebar touch screen di kelas 6 yang telah digunakan untuk materi interaktif seperti tata surya dan pendukung kegiatan Pesantren Kilat.

Namun, di sisi lain, saya juga melihat perangkat tersebut digunakan siswa untuk memutar lagu di YouTube ketika jam kosong ataupun menunggu jam pulang. Sementara itu, kontras fasilitas terlihat di kelas lain di mana perangkat dasar seperti proyektor belum terpasang atau mungkin memang belum tersedia untuk mendukung digitalisasi pembelajaran harian.

Energi sekolah nampaknya masih banyak terserap pada rutinitas fisik seperti kerja bakti, shalat bersama, senam, dan upacara. Aktivitas komunal ini memang sangat baik untuk pembentukan karakter, namun harus diiringi dengan ketersediaan proses belajar di dalam kelas yang konsisten.

Kurikulum Merdeka berisiko hanya menjadi nama baru untuk kebiasaan lama jika tiga tahapan deep learning dikesampingkan demi rutinitas seremonial.

Tentu, sebagai mahasiswa yang hanya datang seminggu sekali, saya tidak melihat gambaran utuh setiap harinya sebelum atau setelah masa observasi saya. Namun, potret cuplikan selama dua bulan ini memberikan pesan yang jelas bahwa kemajuan pendidikan di jantung kota tidak bisa hanya diukur dari megahnya fasilitas.

Wajah Kurikulum Merdeka di pusat kota Bone saat ini masih berada dalam persimpangan jalan antara ekspektasi tinggi dengan realita kelas yang sering kali hampa akan proses belajar. Perangkat teknologi secanggih apa pun tidak akan pernah bisa menggantikan kehadiran seorang guru yang mampu membimbing siswa melalui tahapan memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan ilmu pengetahuan.

Penulis: Marsya Puspita. M, Marsya Puspita M. adalah mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar (UNM) Kampus Bone. Saat ini berdomisili di Bone, Sulawesi Selatan. Selain berkuliah, ia aktif mengikuti perkembangan isu pendidikan dan sosial.