feature-top

Setiap pendidikan pada bangsa Indonesia tentu tidak terlepas dari keterikatan sosial. Bahkan di dalam UUD 1945 alinea keempat salah satunya berbunyi “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.” Sangat jelas mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan cita-cita negara yang perlu diwujudkan bersama.

Namun disisi lain, problematikanya ialah tidak semua individu terkhususnya tenaga pendidik dapat merasakan penuh keberadaan pendidikan bagi keberlangsungan hidupnya.

Sebab adanya beberapa regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah semisal perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dapat menghambat tenaga pendidik terkhususnya guru honorer dalam mengarungi proses pendidikan secara efektif. Jika setiap tenaga pendidik mengalami hal yang sama, maka pendidikan bukan lagi sebagai permasalahan individu, namun menjadi permasalahan sosial.

Mengapa pendidikan sebagai permasalahan sosial? Bagaimana proses pendidikan membentuk setiap tenaga pendidik dalam melakukan revolusi? Padahal Negara Indonesia merupakan negara berkembang, bukan negara yang pragmatis. Mengutip survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia.

Posisi Indonesia berada dibawah Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan terlihat lemah. Sehingga berpengaruh pada elemen pendidikan terkhususnya tenaga pendidik dalam menggapai cita-cita negara yang dimaksud. 

Tenaga Pendidik Belum Memadai

Kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dapat menentukan arah masa depan pendidikan saat ini. Mengutip data Kemendikbud, pada tahun 2020 terdapat 72.976 pensiunan guru. Dengan jumlah tersebut, kekurangan guru dinilai mencapai 1.020.921 orang. Hingga 2024, prediksi kekurangan guru mencapai 1.312.759 orang.

Tragisnya lagi, kebanyakan guru tidak memiliki kualitas bahan ajar secara maksimal. Sehingga berujung pada proses mengajar monoton yang membuat para murid bosan dan malas mendengarkan ketika sedang dijelaskan. 

Minimnya jumlah guru merupakan tugas tersendiri bagi pemerintah agar mengupayakan penyediaan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Walau nyatanya, perekrutan sejuta guru melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) terus dihadirkan. Disisi lain, perekrutan tersebut menjadi alarm positif bagi para honorer.

Mengapa tidak, karena bagi guru honorer hal tersebut merupakan salah satu jalur kesempatan agar tetap bertahan di area pendidikan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan mereka bisa lolos saat diperhadapkan dengan mekanisme tes seleksi berbasis digital. Hal semacam ini menjadi tantangan bagi para honorer yang sudah terlanjur mengabdikan seluruh hidupnya di sekolah.

Mencoba menutupi kekurangan guru yang sudah pensiun, terbukti dengan membludaknya tenaga guru honorer membuat persaingan begitu ketat di beberapa regulasi yang ada. Mengutip data Kemendikbud, pada tahun 2020, guru honorer di sekolah jumlahnya mencapai 728.64 orang. Sehingga usaha pengabdian guru honorer sangat perlu diperhatikan.

Semestinya kita bisa belajar dari Negara Jepang bagaimana tenaga pendidik begitu dihargai. Nita Oktifa mengatakan “Kondisi Jepang pasca bom atom sungguh sangat memprihatinkan. Sejarah bom atom Hiroshima dan Nagasaki membuat dunia tercengang.

Di saat keadaan negara sudah sedemikian hancurnya, bukannya bertanya tentang berapa tentara yang tersisa, kaisar Hirohito justru menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa saat pertama kali mendengar negaranya telah luluh lantak oleh bom nuklir yang dijatuhkan tentara Amerika Serikat itu.”(Dalam diskusi “Peranan Penting Guru Dalam Pendidikan Jepang” yang diselenggarakan ApakuPintar pada Selasa, 25 Januari 2022).

Hingga sekarang kita dapat melihat bagaimana kebangkitan Jepang secara masif di berbagai sektor dalam persaingan global setelah melewati perang dunia kedua. Bagi Jepang, tenaga pendidik merupakan salah satu elemen kuat dalam memajukan negara.

Menyadari Tenaga Pendidik Sebagai Problem Sosial

Melihat data guru honorer diatas dalam jumlah yang banyak sangat jelas menjadi sebuah permasalahan sosial. Jalaluddin Rakhmat mengatakan “Masalah sosial itu kita kaitkan dengan faktor-faktor sosial seperti keadaan ekonomi, resesi, atau krisis moneter. Mengenali masalah sosial ini penting sekali.

Sebab, seringkali kita rancu dalam mengatasi masalah; masalah sosial kita atasi dengan pola-pola personal” (Jalaluddin Rakhmat,1999:61). Pola personal yang dimaksud adalah bagaimana guru honorer dan guru PNS bisa setara dalam mendapatkan upah mengajar, sehingga tidak lahir suatu kecemburuan sosial. 

Tenaga pendidik merupakan mutiara indah dan penting bagi bangsa kita saat ini. Karena tanpa mereka, tidak akan lahir sosok tokoh-tokoh politik, pengusaha, tenaga ahli dan lain sebagainya yang merupakan ikon mobilisasi gebrakan revolusi. Berdirinya Negara Indonesia, tak terlepas dari para pemikir besar bangsa saat itu.

Maka dewasa ini, seharusnya kita mampu menghadirkan solusi progresif untuk bagaimana merangkul tenaga pendidik sama seperti yang dilakukan oleh negara Jepang. Negara kita adalah negara yang berkembang. Jangan sampai negara berkembang dapat dikatakan sebagai negara pragmatis hanya karena persoalan pendidikan yang terus menerus tak terselesaikan.

Apapun bentuknya dalam memperhatikan tenaga pendidik, Paulo Freire mengatakan “Pendidikan otentik ialah membebaskan"(Paulo Freire, 1984:71). Sayangnya, masih banyak permasalahan pendidikan yang belum membebaskan seperti pendapatan upah mengajar secara merata, perekrutan PNS, kurangnya sarana dan prasarana sekolah dan lain sebagainya.

Mudah-Mudahan kedepannya pendidikan menjadi prioritas utama agar diselesaikan secara bersama dengan kesadaran sosial. Sehingga cita-cita tersebut yang diamanahkan dalam konstitusi negara dapat mampu terwujud. Menutup tulisan ini, Aristoteles mengatakan “Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis.”

 
Penulis: Muh. Awaluddin Faturrachman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dan aktif di Forum Lingkar Pena. Dapat dijumpai melalui Instagram @muh.awaluddinfaturrachman_