Neuropsikologi dan Navigasi Politik
Saat menjelang pemilihan umum, suasana politik seringkali menjadi hangat dan tegang. Salah satu faktornya adalah meluasnya informasi yang beredar di media sosial, situs berita, dan platform online lainnya. Informasi yang begitu kompleks dan beragam ini tidak hanya mencakup berita dan opini politik, tetapi juga rumor, hoax, dan pandangan yang bertentangan.
Informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat menjadi senjata untuk menarik suara pendukung dengan tak jarang bersifat offensive kepada lawan politik. Dalam konteks inilah kita menyadari bahwa kompleksitas informasi dapat berpotensi memicu hate speech dan konflik antar kelompok.
Fenomena ini dapat dipahami secara lebih mendalam melalui perspektif neuropsikologi. Otak manusia, sebagai pusat pemrosesan informasi, cenderung mencari pola dan kenyamanan. Ketika kita terpapar pada informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pandangan kita, otak akan melepaskan hormon-hormon yang membuat kita merasa baik dan nyaman.
Ini memperkuat keyakinan kita dan membuat kita lebih mungkin untuk mencari dan menerima informasi yang mendukung pandangan tersebut. Fenomena ini disebut cognitive bias yang ditandai dengan kecenderungan individu mengonfirmasi hal yang dipercaya daripada mencari informasi yang berlawanan.
Selain itu, kompleksitas informasi juga dapat mendorong kita untuk menggunakan strategi pemikiran singkat atau heuristik. Ini adalah cara otak kita mencari solusi cepat untuk masalah yang rumit.
Namun, terkadang strategi ini bisa membuat kita terjebak dalam pemikiran yang sempit dan memicu reaksi yang emosional atau kurang rasional Ketika kita terjebak dalam pola pikir ini, kita cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan pandangan kita, dan tidak mempertimbangkan secara objektif kebenaran informasi tersebut.
Dalam konteks politik, kompleksitas informasi yang disertai dengan cognitive bias dan penggunaan strategi pemikiran singkat ini dapat menciptakan lingkungan yang subur bagi penyebaran hate speech dan konflik antar kelompok.
Maka janji manis dari dukungan politik membuat kita menjadi nyaman, kita pun akan mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan menolak segala informasi yang bertentangan dengan keyakinan kita meskipun itu adalah fakta.
Ketika masyarakat terbagi berdasarkan pada keyakinan politik mereka, retorika yang memicu kebencian dan ketegangan sosial akan cenderung meningkat. Hasilnya bisa berupa peningkatan polarisasi, intoleransi, dan bahkan kekerasan verbal maupun fisik.
Pada pemilu 2024, informasi yang tidak diketahui sumber kebenarannya bertebaran dimana-mana. Informasi yang diterima oleh masyarakat dapat memicu cognitive bias yang selanjutnya memperkuat keyakinan eksisting sehingga mengabaikan semua informasi yang bertentangan.
Keyakinan dan persepsi yang kuat terhadap kandidat politik seperti pasangan calon presiden dan wakil presiden akan memicu polarisasi yang semakin dalam antar kelompok. Hal ini akhirnya dapat memicu peningkatan risiko konflik politik.
Selain itu, cognitive bias berdampak pada integritas pemilu yang semakin berkurang seperti isu kecurangan pemilu dan mengurangi kepercayaan pada proses demokratis di pemilu 2024. Terakhir, cognitive bias dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dialog politik dan rekonsiliasi pasca pemilu berpotensi sulit untuk dilakukan.
Pendekatan holistik diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, penting untuk meningkatkan literasi informasi di masyarakat.
Dengan memahami bagaimana otak kita memproses informasi dan rentan terhadap bias, kita dapat menjadi lebih kritis dalam menyaring informasi yang kita terima. Edukasi ini juga dapat membantu memerangi penyebaran hoaks atau berita palsu yang seringkali menjadi pemicu konflik.
Selain itu, meningkatkan kemampuan individu untuk memahami pandangan dan pengalaman orang lain penting untuk dilakukan. Dialog antar kelompok juga penting dalam membuka saluran komunikasi yang sehat dan mempromosikan pemahaman lintas pandangan politik.
Dengan berdiskusi dan berbagi pandangan secara terbuka, kita dapat membangun jembatan antar kelompok yang mencegah peningkatan konflik. Terakhir, perlunya reformasi dalam sistem politik dan regulasi media untuk mengurangi penyebaran hate speech dan disinformasi.
Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas informasi, neuropsikologi, dan dinamika sosial-politik, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemicu hate speech dan konflik dalam pemilihan umum. Dengan upaya bersama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, toleran, dan damai bagi semua warga.
Penulis: Andi Khaerul Imam, pemuda asal Bulukumba yang saat ini sedang melanjutkan studi magister psikologi di Universitas Gadjah Mada. Dapat ditemui melalui instragram @im_khaerul.
