Kucuran Paket Anggaran Extraordinary Lawan COVID-19
Sejak akhir 2019 pemberitaan secara global membicarakan COVID-19 yang berawal dari laporan pihak berwenang China ke WHO tentang wabah penyakit peradangan paru-paru akibat terinfeksi virus sebangsa SARS dan MERS. Pertengahan Maret 2020 WHO mengumumkan kemungkinan COVID-19 akan menjadi salah satu pandemi dunia berdasarkan analisis perkembangan sebaran infeksi virus di berbagai negara yang terus saja meningkat.
Perkembangan COVID-19 ini tentu mempengaruhi tindakan pemerintah disetiap negara terutama pada perencanaan anggaran di sektor kesehatan. Nah, sekiranya bagaimana strategi Indonesia dan beberapa negara lain dalam realokasi anggaran di berbagai sektor agar negara tetap stabil dalam melawan pandemi COVID-19?
1. Amerika
Pertama melirik ke Amerika sebagai adidaya perekonomian dunia yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Donald Trump? Dilansir liputan6.com untuk kali pertama dalam sejarah Amerika, mereka mengucurkan dana sebesar USD 2 triliun untuk penanggulangan kondisi luar biasa. Sebaran anggaran sebesar USD 500 miliar dialokasikan untuk membantu industri yang berdampak serta bantuan untuk jutaan keluarga masing-masing USD 3.000 atau Rp 48 juta.
2. Jepang
Jepangjuga mengumumkan paket kebijakan pemerintah dalam menangani situasi pandemi covid-19 berupa bantuan untuk perusahaan kecil dalam pengajuan pinjaman tanpa bunga dan subsidi bagi warga. Jumlah keselutuhan dana sebesar USD 4,1 miliar atau setara Rp 65,6 Triliun dengan besaran pengeluaran di luar dari rancangan anggaran tahunan.
Tempo.com memberitakan bahwa jumlah pengeluaran ektra tersebut bahkan mengalahkan pengeluaran Jepang pada bencana tsunami dan nuklir pada 2011 lalu. Kucuran anggran ini diperkirakan tidak akan menjadi yang terakhir melihat adanya penurunan pemasukan Jepang dari luar negeri terutama setelah pesta olahraga Olimpiade 2020 di Tokyo tertunda karena pandemi covid-19.
3. Malaysia
Malaysia sendiri telah mengumumkan realokasi anggaran sebesar Rp. 940 triliun sejak akhir Maret lalu. Anggaran tersebut ditujukan sebagai tunjangan khusus bagi penyedia layanan kesehatan, bantuan tunai, kerangka kredit mikro bagi usaha kecil dan menengah. Rincian paket ekonomi tersebut sebesar Rp 38 Triliun ditujukan kepada warga berpenghasilan rendah dan menengah. Rp 190 Trliun untuk sektor korporasi, Rp 17 triliun untuk bantuan pemilik usaha kecil dan menengah yang diberikan Bank Sentral Malaysia.
Bantuan layanan internet gratis sebesar Rp 2 Triliun. Dana khusus untuk kementerian kesehatan sebesar Rp 2 Triliun serta Rp 3 Triliun untuk pembelian peralatan kesehatan. Paket ekonomi yang diberikan oleh Malaysia merupakan pembayaran satu kali kepada orang-orang yang terkena dampak. Sehingga pemerintah perlu mempersiapkan strategi untuk menghadapi konsekuensi nyata dari orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mengingat hasil riset Lembaga Malaysian Institute of Economic Research memperkirakan 2,4 juta orang di Malaysia akan kehilangan pekerjaan dan 60 peren merupakan pekerja yang tidak memiliki keterampilan khusus.
4. Australia
Negara kangguru, Autralia dalam pemberitaan yang sama juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah setempat menyebut istilah hibernasi untuk menyikapi kondisi perekonomian yang sedang menurun sejak wabah COVID-19 merebak. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan berupa angaran kurang labih dari 213,7 miliar dollar Australia yang dibagi ke dalam tiga paket kebijakan.
Pada akhir Maret lalu diumumkan jumlah paket terbesar yaitu sekitar 130 miliar dolar Autralia diperuntukkan untuk subsudi upah sekitar Rp 15 juta per dua minggu yang akan dibayarkan salama enam bulan agar perusahaan tidak melakukan pemecatan pada pekerjanya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Sementara Indonesia dalam menyikapi pandemi COVID-19 sejak kasus pertama, salah satu langah pemerintah dalam penanganan COVID-19 secara serius ialah mengupayakan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Virus Corona (Gugus Tugas COVID-19).
Dalam laman resmi Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal diberitakan bahwa Sri Mulyani Indrawati selaku Menkeu RI sebagai salah satu Dewan Pengarah Gugus Tugas COVID-19 bekerja sama dengan Menkopolhukam dan Menkom PKM serta Menkes untuk menyiapkan berbagai langkah yang mendukung percepatan penangan COVID-19. Langkah awal yang diambil oleh Menkeu merelokasikan aggaran dengan estimasi sebesar Rp 5-10 Triliun.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 yang dilakukan secara virtual oleh seluruh negara keanggotaan bersama organisasi terkait yaitu PBB, WHO, Bank Dunia dan IMF dalam rangka pembahasan penangan COVID-19, menyepakati bahwa kondisi saat ini merupakan situasi extraordinary sehingga dibutuhkan tindakan di luar batas normal.
Pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan extraordinary berupa kombinasi antara fiskal, moneter dan mengontrol ketegangan sektor keuangan. Kebijakan ini direalisasikan dengan meluncurkan tambahan belanja dan pembiayaan APBN sebesar Rp. 405,1 Triliun.
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sri Mulyani Indarwati salam Konferensi Pers Penguatan Perlindungan Sosial dan Stimulus Ekonomi melalui video konferensi di Jakarta, mengungkapkan bahwa Indonesia akan fokus pada tiga hal utama yaitu kesehatan dan keungan, menjamin kondisi masyarakat dan sektor usaha, serta melindungi sektor keuangan. Tambahan biaya dan pembelanjaan sebesar Rp 405,1 Triliun dialokan pada bidang kesehatan sebesar Rp 75 Triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 70,1 Triliun untuk mendukung industri pada insentif pajak, dan RPp 150 Triliun untuk pemulihan ekonomi nasional.
Terlepas dari realokasi anggaran ektra yang dikeluarkan oleh setiap kepala negara dalam upaya melawan pandemi COVID-19, selain berharap situasi ini kembali normal, semoga upaya jangka panjang untuk mengatasi dampak lain setelah pandemi ini berlalu, tidak berada didaftar paling akhir strategi pemerintah.
Tetap sehat, sebab bukan hanya pandemi COVID-19 yang ada di depan sana.
Penulis: SAR. Content writer pronesiata.id
